Konversi Berbuah Simalakama
Rasanya, tak pernah terbayang di benak masyarakat untuk menukar minyak tanah-yang biasa mereka pakai dengan gas, yang terlanjur identik dengan kalangan berduit. Program konversi dari minyak tanah ke gas, justru membuat masyarakat seolah disuguhi buah simalakama. Pasokan minyak tanah yang terus dikurangi, tak dibarengi dengan distribusi gas elpiji yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Akhirnya, minyak tanah sulit didapat, elpiji pun sering tak dibeli.
Bagi banyak ibu rumah tangga di Banten, saat ini memasak tak ubahnya seperti petualangan yang penuh dengan tantangan. Karena, untuk menghidupkan kompor yang dijadikan alat memasak, diperlukan perjuangan yang sangat berat. Selain perlu meluangkan banyak waktu untuk berkeliling kota mencari elpiji maupun minyak tanah, untuk medapatkannya, seringkali mereka harus merogoh kocek lebih dalam.
Sejumlah konsumen pengguna tabung gas elpiji tiga kilogram di wilayah Kabupaten Lebak misalnya, mereka mengeluhkan tingginya harga gas elpiji yang mencapai Rp. 20.000 per tabung. Padahal sebelumnya harga pengisian ulang tabung gas hanya Rp. 15.000 per tabung.
Sejumlah pengguna tabung gas elpiji tiga kilogram, di Kecamatan Cibadak mengatakan, harga jual gas elpiji tersebut dirasakan sangat memberatkan dan sulit dijangkau masyarakat kecil. Terlebih lagi masyarakat baru menikmati penggunaan tabung gas melalui program konversi yang diberikan pemerintah.
“Seharusnya dengan program konversi ini harga jual gas elpiji tidak membumbung. Karena pengguna tabung gas program konversi ini sebagian besar berasal dari rakyat kecil yang berpenghasilan pas-pasan,” ujar Ujang Dedi warga Perumahan BTN Sumur Buang, Kecamatan Cibadak.
Sebenarnya, kata Ujang, banyak masyarakat yang menyambut gembira program konversi ini. Pasalnya, menggunakan kompor dan tabung gas dirasakan lebih mudah, praktis dan lebih bersih. Namun, setelah beralih ke kompor gas, harga gas di tingkat pengecer justru terus meningkat. Ia berharap, penjualan harga gas elpiji yang berlaku saat ini dapat lebih stabil dan sesuai dengan harga yang dipatok pemerintah sehingga terjangkau masyarakat.
Tingginya harga jual gas elpiji juga dirasakan warga Kecamatan Maja. Beberapa warga juga mengeluhkan harga jual isi ulang gas tiga kilogram yang terus meningkat.
“Jika sekarang saja harganya sudah naik menjadi Rp. 20.000 per tabung (beli ditempat pengecer) dan diantar hingga rumah harga menjadi Rp. 22.000 per tabung, bisa-bisa bulan depan bisa lebih mahal lagi,” kata Suari warga Desa Tanjungsari, Maja Suari berharap, dengan tingginya harga isi ulang gas ini diharapkan pihak pemerintah dapat turun tangan dan mengontrol harga elpiji tersebut sehingga menjadi stabil dan terjangkau masyarakat. Terutama bagi masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan Kabupaten Lebak.
Minyak Tanah Mahal
Berbeda dengan masyarakat Lebak yang mengaku gembira dengan program konversi, masih banyak masyarakat Kabupaten Pandeglang yang merasa enggan meninggalkan kompor minyak tanah mereka dan beralih ke gas elpiji. Keengganan itu dikarenakan kekhawatiran mereka pada keamanan kompor yang dibagian pemerintah.
Seorang ibu rumah tangga asal Pandeglang,Aap Apiah bersama ibu rumah tangga lain bernama Uwen Suheni, mengaku masih menggunakan kompor minyak tanah meskipun telah mendapatkan kompor gas bantuan pemerintah. Mereka meyakini penggunaan kompor minyak tanah lebih aman dan efektif, karena minyak tanah bisa dibeli secara eceran.
“Sejak kami mendapatkan jatah kompor dan tabung gas, hingga saat ini kami masih memasak dengan menggunakan kompor minyak tanah,” kata Aap seraya diamini Uwen.
Namun, lagi-lagi kedua ibu rumah tangga itu dihadapkan pada kondisi sulitnya mendapatkan minyak tanah. Kelangkaan minyak tanah seja program konversi gas, membuat harga minyak tanah semakin melambung, bahkan mencapai Rp.6.000 hingga Rp. 8.000 per liternya. Jauh dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah, Rp. 2.500 per liter.
Tingginya harga minyak tanah tersebut, kata Aap, dikarenakan pengecer harus mencari bahan baker itu ke daerah yang belum mendapatkan program konversi. Aap dan Uwen sangat berharap kepada pemerintah agar pasokan minyak tanah tidak dikurangi. Karena, terutama untuk warga Pandeglang yang berada di pedesaan, minyak tanah masih menjadi bahan bakar utama.
“Kami berharap kepada siapa lagi bila bukan kepada pemerintah, karena program konversi datangnya dari pemerintah. Kami bukan tidak ingin menggunakan gas, karena minyak tanah adalah bahan bakar yang irit dan murah, kenapa harus pindah ke gas,” katanya.***
Ditunggu, Konversi Tak Kunjung Datang
Selain sering mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang tinggi, minat masyarakat pengguna kompor minyak tanah untuk mencicipi kompor gas dari program konversi, ternyata cukup tinggi. Bahkan, banyak masyarakat yang menunggu program itu mampir kerumahnya. Namun, lambannya distribusi membuat masyarakat menjadi resah. Apalagi, pasokan minyak tanah pun sudah terlanjur dikurangi.
Masyarakat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lebak mengeluhkan lambannya pendistribusian dalam program konversi minyak tanah ke kompor gas. Padahal, di tengah semakin sulitnya mendapatkan minyak tanah, konversi gas diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi kelangkaan bahan baker rumah tangga untuk keperluan sehari-hari.
Seperti diungkapkan salah seorang warga Desa Tambakabaya Kecamatan Cibadak bernama Enam. Menurutnya, pengurangan alokasi minyak tanah bagi masyarakat seharusnya diikuti dengan pendistribusian kompor gas kepada masyarakat. Keterlambatan itu membuat banyak masyarakat merasa kesulitan.
“Dengan adanya program konversi dari minyak tanah ke kompor gas, otomatis pasokan minyak tanah akan berkurang, tapi kenapa sampai saat ini yang namanya kompor gas tersebut belum ada kedesa kami?”Tanya Eman.
Hal senada diungkapkan warga desa Bojongleles Kecamatan Cibadak, Nina. Menurutnya bila memang program itu ada, maka harus direalisasikan sesegera mngkin. Sebab masyarakat sangat membutuhkannya. “Inikan program pemerintah, seharusnya secepatnya direalisasikan, agar kami sebagai ibu rumah tangga tidak kebingungan mencari bahan bakar untuk keperluan memasak, sebab minyak tanah juga sudah susah dicarinya,” jelasnya.
Tidak Berkutik
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lebak mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam menangani keterlambatan Pendistribusian program konversi minyak kegas, yang hingga kini masih belum merata keseluruh Kecamatan di Lebak.
Dari sekitar 28 kecamatan, baru 17 Kecamatan saja yang sudah mendapatkan program konversi.
Kondisi itu jelas melenceng dari rencana Pemerintah Kabupaten Lebak yang menargetkan penyelesaian konversi pada tahun 2008.
Namun demikian Pemkab Lebak belum bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi hal itu. Pasalnya, program ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh Pemkab.
“Walaupun kebutuhan itu sangat mendesak, terlebih sebagian stok mitan telah ditarik. Tetapi, kaimi tidak bisa terlalu jauh intervesi, sebab program ini tanggung jawab pusat,” ujar Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya kepada wartawan, Kamis (15/01).
Pada prinsipnya, kata Bupati, pihaknya prihatin atas persoalan itu, terutama bagi warga yang berada di wilayah perkotaan. Sebab selain subsidi minyak yang sudah dicabut juga sulit mencari energi alternatif seperti kayu bakar untuk melakukan aktifitas memasak dan lainnya.
“Jika di pedesaan kan banyak kayu bakar, saya tidak begitu khawatir. Tapi untuk masyarakat di wilayah perkotaan itu perlu dipikirkan,” ungkapnya.
Asda II Pemkab Lebak, A Gopar menambahkan, sejauh ini pihaknya hanya bisa menyerahkan seutuhnya persoalan itu kepada pihak PT. Pertamina sebagai perusahaan yang mempunyai kapasitas atas program tersebut.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena program ini program nasional yang engelolaannya dilakukan oleh pihak yang ditunjukoleh pemerintah pusat,” tukasnya.@TERASNETWORK
Tulis Komentar