Refleksi Politik
Tanpa terasa, tahun kini telah berganti, Pesta demokrasi terbesar telah digelar sepanjang tahun 2009, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Tentunya, dinamika politik yang terjadi sepanjang tahun 2009, menorehkan sejumlah catatan plus-minus yang dapat menjadi refleksi kedepan. Satu sisi, kita patut bersyukur bahwasanya kultur berdemokrasi masyarakat kita kian lama semakin matang. Terbukti, pagelaran pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung relatif aman dan damai. Namun disisi lain, potret politik 2009, tak sedikit menyisakan aneka persolan serius.
Pertama, menyangkut jebloknya kredibilitas partai politik dimata masyarakat. Sejumlah survei menyebutkan, akibat mentalitas korup dan mandulnya kinerja parpol, menyebabkan kredibilitasnya rontok. Betapa partai politik telah mati rasa atas aspirasi rakyat. Parpol terkesan lebih sibuk memperjuangkan kepentingan partikularnya. Maka, tak mengherankan jika fenomena “emoh politik” makin mengental dikalangan masyarakat. Tingginya angka golput disetiap pagelaran demokrasi (pilkada, pileg & pilpres), adalah fakta betapa gejala apatisme politik kian mengedepan. Ironisnya lagi, citra parpol makin terpuruk dikala “jor-joran” pemimpin politik bermunculan, miskin keteladanan. Terlebih, setelah wajah bopeng para politisi mulai terkuak. Sebagaimana diulas banyak media, tak sedikit para politisi berkubang dengan cacat mental dan cacat kelakuan. Buktinya, kasus korupsi hingga skandal seksual tak henti-hentinya menjerat para politisi dan pejabat negara. Akibatnya, publik semakin jengah. Pasalnya, perilaku politisi layaknya “tukang keruk” yang tak tau malu. Meski mendapatkan gaji berkelimpahan dengan segudang fasilitas, toh mereka (politisi) masih sibuk “palak sana-palak sini”. Tentu, tidak semua politisi cacat kelakuan. Namun, realitas itulah yang kadung melekat dibenak masyarakat.
Ironi politik tersebut, jelas membahayakan bagi masa depan konsolidasi demokrasi. Pasalnya, partai politik merupakan pilar penting dalam demokrasi. Kian merosotnya kredibilitas partai politik, akan menstimulasi masyarakat untuk tidak percaya pada demokrasi. Kedepan, upaya membangun kembali martabat partai politik mesti dilakukan secara serius. Dukungan politik masyarakat jelas menjadi kebutuhan mutlak. Untuk mendongkrak trust publik, kualitas kinerja dan posisi keberpihakan parpol terhadap rakyat, mesti lebih dikedepankan. Yang tak kalah penting lagi adalah, meluruskan kembali cara pandang politisi menyoal esensi dan orientasi berpolitik. Bahwa kemuliaan berpolitik, adalah totalitas pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk berebut kedudukan dan menumpuk kekayaan.
Kedua, terkait dominasi politik koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Budiono. Seperti diketaui, hasil pemilu legislatif telah meloloskan sembilan partai politik yang memiliki kursi di parlemen (karena memenuhi ketentuan parliamentary threshold) yakni, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PKB, PAN, PPP, HANURA dan GERINDRA. Dari sembilan partai tersebut, sebagian besar diantaranya, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PKB, PAN dan PPP berjejal menjadi partai penyokong pemerintah. Konsekuensinya, peta politik di parlemen diwarnai dominasi koalisi partai pro-pemerintah, dengan kekuatan jumlah kursi mencapai 75% (akumulasi dari jumlah kursi F-PD, F-PG, F-PKS, F-PKB, F-PPP, dan F-PAN). Konfigurasi kekuatan politik ini, menjadi sinyal buruk bagi pembangunan kualitas demokrasi kedepan. Pasalnya, iklim demokrasi yang sehat membutuhkan adanya keseimbangan politik. Bertumpuknya partai dalam gerbong pemerintahan SBY-Budiono, menjadikan kualitas kontrol politik oposisi tak bertaji. Oleh karena itu, penguatan kontrol civil society mesti dikonsolidasi untuk mencegah kecenderungan despotisme kelompok penguasa.
Banyaknya partai yang berjejal dalam rejim SBY-Budiono, mengisyaratkan betapa partai politik kita telah berkarat dengan mentalitas kekuasaan. Potret politik ini, jelas berdampak buruk bagi pembangunan kultur kepartaian yang berkualitas. Pasalnya, prinsip tujuan berpartai tak lebih sekedar berburu kekuasaan semata. Akibatnya, fungsi keberpihakan parpol terhadap rakyat seringkali terpinggirkan. Dan kesan publik, bahwa partai politik “kemaruk” kekuasaan semakin menggumpal. Mentalitas dimanjakan kekuasaan, mengakibatkan pengurus dan kader tak punya kesiapan mental dan pengalaman dalam mengelola partai ketika harus berada diluar kekuasaan. Akibatnya, cara pandang mereka dalam mengelola dan mengembangkan partai menjadi miskin kreativitas dan inovasi. Seolah-olah, terbangun mitos bahwa partai politik tak akan bisa hidup dan berkembang jika tidak mendompleng kekuasaan.
Kedepan, orientasi pembangunan kultur kepartaian perlu ditata ulang. Bahwa naluri berkuasa menjadi motivasi dalam berpartai, itu syah-syah saja. Yang menjadi masalah, ketika tujuan berkuasa menjadi segala-galanya, sementara kepentingan publik terabaikan. Kemuliaan orientasi berpartai, sejatinya terletak pada komitmen keberpihakan atas kepentingan publik, baik dikala berkuasa ataupun tidak. Wallahu ‘alam.
Penulis adalah Peneliti Departemen Politik the Akbar Tandjung Institute
(Tardjo)
Tulis Komentar